Belum ditambah
dengan komponen penghasilan lainnya.
Pada instansi
lain mungkin pengahasilan kurang dari Rp 5,36 per bulannya.
Enak kan jadi
pegawai pajak?
2.
Kementerian Keuangan
Ini di luar
Direktorat Jenderal Pajak.
Tiap pembukaan
lowongan CPNS, bisa dipastikan Kementerian Keuangan selalu dibanjiri pelamar.
Bagaimana tidak?
Kementerian yang
dipimpin Sri Mulyani ini memberikan tunjangan senilai Rp 2,57 juta per bulan
untuk pegawai pangkat terendah, sedangkan yang tertinggi senilai Rp 46,95 juta
per bulan.
Hal ini
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Badan
Pemeriksa Keuangan
Sama dengan
Kementerian Keuangan, karena ini mengawasi penggunaan uang negara, Badan
Pemeriksa Keuangan juga menjanjikan tunjangan serta gaji cukup besar.
Hal ini
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
Tunjangan yang
diberikan untuk PNS berpangkat rendah senilai Rp 1,54 juta per bulan, sedangkan
yang tertinggi sebesar Rp 41,55 juta per bulan.
4.
Pemprov DKI Jakarta
Seperti dilansir
Kompas.com, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 193 Tahun 2015, PNS
Pemprov dan Pemkot di DKI Jakarta pun menjadi PNS penerima tunjangan tertinggi
di Indonesia.
Jika digabungkan
dengan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, maka take home pay yang
diterima oleh PNS di DKI Jakarta di atas rata-rata.
Tunjangan mereka
paling tinggi sebesar Rp 127 juta.
5.
Mahkamah Agung
Pantas pendaftar
CPNS pada Mahkamah Agung (MA) membludak.
Berdasarkan
Keputusan Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan
Ketua MA Nompr 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Khusus Pegawai
Negeri pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya menerangkan tunjangan kinerja
pangkat terendah pada MA senilai Rp 1,71 juta hingga Rp 1,8 juta per bulan.
Sedangkan paling
tinggi senilai Rp 31,6 juta hingga Rp 32,6 juta per bulan.
6.
Kementerian Hukum dan HAM
Tunjangan kinerja
diberikan untuk PNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berpangkat terendah
Rp 2,21 juta, sedangkan untuk berpangkat tertinggi senilai Rp 27,57 juta per
bulan.
Hal ini
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nompr 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
bagi Pegawai pada Lingkungan Kemenkumham.
7.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , pegawai dengan pangkat
terendah berhak menerima tunjangan kinerja senilai Rp 1,96 juta per bulan.
Sementara
tertinggi senilai Rp 26,32 juta per bulan.
8. Komisi
Pemberantasan Korupsi
Pegawai komisi
antirasuah memang harus digaji tinggi sebab pekerjaannya sangat beresiko bagi
keselamatan nyawa maupun godaan suap.
Tunjangan kinerja
pegawai KPK juga dibilang lumayan besar.
Besaran tunjangan
kinerja pegawai KPK, yakni yang menjabat kepala bagian atau tenaga fungsional
administrasi senilai Rp 8 juta per bulan, pegawai non-jabatan Rp 4 juta per
bulan, dan pegawai pendukung Rp 3 juta per bulan. Good Luck ya.(
http://makassar.tribunnews.com)
NEXT >>>1, 2, 3, 4
0 Comments:
Post a Comment